Ketika kebutuhan tenaga kerja meningkat, pemerintah tidak lagi memulai dari nol.
Mahasiswa juga meminta proses rekrutmen nantinya dilakukan secara terbuka. Informasi mengenai kebutuhan pekerja, kualifikasi, persyaratan, mekanisme pendaftaran, tahapan seleksi hingga jumlah pekerja yang diterima harus dapat diketahui publik.
Transparansi dianggap penting untuk mencegah nepotisme, diskriminasi maupun bentuk ketidakadilan lainnya.
“Kalau tenaga kerja lokal memang menjadi prioritas, maka prosesnya harus terbuka dan dapat diawasi masyarakat. Jangan sampai prioritas lokal hanya menjadi narasi, tetapi dalam praktiknya justru pekerja dari luar daerah yang lebih banyak terserap.”
Selain itu, pemerintah diminta menyusun peta kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tahapan pengembangan Blok Masela. Pemetaan tersebut setidaknya mencakup jenis pekerjaan, jumlah tenaga kerja, kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan.
Peta itu selanjutnya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran.
Pengawasan juga dinilai harus diperkuat. Pemerintah diminta memastikan komitmen terhadap tenaga kerja lokal benar-benar diterapkan oleh perusahaan, kontraktor maupun vendor yang terlibat dalam proyek.
