Cipratan Dana Pinjaman PEN Maluku yang Menuai Kritik Wakil Rakyat

oleh -411 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Dengan alasan untuk mengsiasati pemulihan dan percepatan pembangunan ekonomi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku meminjam dana sekitar Rp 700 miliar dari PT. SMI, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dana tersebut konon akan dipakai untuk menyikapi kondisi ekonomi masyarakat Maluku di tengah pandemi Covid-19.

Sayangnya, alokasi dana pinjaman atas nama rakyat sebesar Rp 700 miliar dari PT Sarana Multi Infrastuktur (SMI) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu, dinilai tidak profesional dan serampangan.

Ketua Fraksi Golkar, DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias

Ketua Fraksi Golkar, DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias kepada pada wartawan di Ambon, awal Mei lalu mengatakan, ada ketidak adilan dalam pembagian dana tersebut oleh pemerintah Provinsi Maluku.

Link Banner

Menurut Yermias, ada beberapa kabupaten yang anggarannya kecil sekali, dari total anggaran sebesar Rp.700 miliar dan mayoritas pembiayaan kegiatan ada di kota Ambon, Maluku Tengah, dan Pulau Buru. Itu pun bukan pada hal yang substantif dan bersentuhan langsung dengan perbaikan ekonomi rakyat, seperti pembangunan cafe, perbaikan gorong-gorong, trotoar yang tegelnya bermasalah serta talud.

“Saya tidak keberatan kalau ketiganya dapat banyak, yang saya keberatan adalah, Alokasinya tidak profesional, kenapa demikian? Karena Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dapatnya terlalu kecil, tidak sampai Rp20 miliar,” ujar Yermias.

Yermias lantas mempertanyakan, apakah pada saat pengajuan SMI itu dasarnya sudah melalui tahapan apa belum ,atau perencanaan sudah betul apa belum.

Hal ini lantaran pentahapan tidak melalui DPRD sehingga DPRD Provinsi Maluku sendiri tidak tahu. Paling tidak selaku anggota DPRD dan sebagai representasi dari rakyat KKT dan MBD bisa mempertanyakan hal tersebut sebab anggota DPRD dari dapil KKT dan MBD yang lebih mengenal daerah tersebut dan kebutuhannya.

“Kalau katakanlah itu untuk pemulihan ekonomi, paling tidak tanya ke kami, apakah dampak Covid-19 di KKT dan MBD seperti apa, dan kira-kira program yang akan dilakukan disana itu apa saja? kalau itu konsepnya PEN .
tapi kalau hari ini anggaran tidak sampai 20.m dari dua kabupaten itu dari 700.m yang ada, dan saya merasa orang KKT dan MBD di anaktirikan,” tegas Yermias.

Baca Juga  5 Atlet Perempuan Paling Seksi Sejagad Saat Ini

Terkait dengan pengalokasian anggaran berdasarkan jumlah penduduk, menurutnya, memang jumlah penduduk disana hanya 170 ribu lebih, dari jumlah penduduk Maluku kurang lebih 2 juta, memang dari pendekatan jumlah penduduk lemah, tapi paling tidak kalau MBD dapat di bawah Rp10 miliar dan KKT juga sama.

Diakuinya,  dari sisi infrastruktur banyak desa masih miskin, karena pemukiman mereka belum tertata dengan baik, ini karena kita pemerintah kurang peduli.

“Kalau kita kurang bersuara mungkin KKT dan MBD itu terlupakan, ” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Yance Wenno.

Kesemrawutan penggunaan dana Pinjaman Rp700 miliar dari PT SMI oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, juga menuai kritik dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Yance Wenno.

Jance Wenno menyayangkan peruntukan dana pinjaman Rp700 miliar Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dari PT SMI yang tujuannnya untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) namun tidak tepat sasaran.

Kepada Porostimur.com, Sabtu (13/4/2021), Wakil rakyat dari Partai Perindo ini mengaku prihatin dengan langkah yang dilakukan Gubernur beserta jajarannya yang dianggap serampangan dalam mengelola dana pinjaman tersebut, salah satunya proyek Renovasi Kawasan Dan Rehabilitasi Gedung Islamic Center yang menjelma Warung Katong.

“Kami sesungguhnya prihatin soal alokasi anggaran yang bersumber dari SMI dalam pembiayaan proyek sekarang. Ambil contoh yang sederhana di kota Ambon untuk Rehabilitasi Kawasan Dan Rehabilitasi Gedung Islamic Center,” ujarnya.

Menurutnya, jika bersandar pada nomenklatur sebagaimana tercantum pada dokumen APBD dan di laman lpse.malukuprov.go.id, maka yang harus dilakukan adalah penataan kawasan tersebut agar menjadi lebih baik dan gedung tersebut juga menjadi lebih layak dari sebelumnya. Bukan alih-alih gedungnya hanya diperbagus sepotong untuk dijadikan cafe.

Baca Juga  Pergoki Istri Pesta Miras, Pria di Minahasa Tewas Ditikam

“Kalau nomenklaturnya Rehabilitasi Kawasan Dan Rehabilitasi Gedung Islamic Center, ya pekerjaannya merenovasi dan merehabilitasi kasawan dan gedung itu agar lebih baik dan bagus dari kondisi sebelumnya, bukan bikin cafe. Inikan jadinya aneh dan rancu,” katanya.

Jance juga mempersoalkan sejumlah proyek lain di Kota Ambon yang menurutnya tidak terlalu urgen untuk dikerjakan, seperti perbaikannya trotoar dan sejumlah talud di Kota Ambon.

“Jadi ini kan kelihatan tidak adil. Di satu sisi ada proyek yang seolah-olah, sementara di sisi lain ada saudara-saudara kita yamg menderita namun tidak tersentuh. Tidak usah jauh-jauh, di SBT saja yang mau melahirkan harus di tarik menggunakan gerobak, harus pikul pakai tanduk, coba bayangkan di Aru rumahmya seperti kandang ternak, di depan rumahnya ada bendera merah putih NKRI Harga mati,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Jance mengisahkan, ketika melakukan pengawasan di Kabupaten Buru, anggota DPRD yang menemukan pekerjaan dari dana SMI belum jalan sama sekali. Sementara sesuai penjelasan Kepala Inspektorat, sudah batas akhir waktu kontrak.

“Karena itu, hal ini menjadi perhatian dan Kepala Biro Hukum jangan sampai jadi masalah hukum, karena telah mendapat pengawasan baik dari kejaksaan maupum BPKP,” ucapnya.

Anggota Komisi III DPRD Maluku Ikram Umasugi

Keprihatinan terhadap langkah yang dilakukan Gubernur Maluku beserta jajarannya juga disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Maluku Ikram Umasugi.

Wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, mengaku miris dengan pengelolaan dana yang dipinjam atas nama rakyat itu.

Ikram bahwa menyebut dirinya belum memiliki data perihal distribusi dana pinjaman sebesar Rp 700 miliar itu.

Sebagai representatif Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Buru dan Buru Selatan (Bursel), Ikram meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terbuka terkait penggunaan anggaran tersebut.

“Ini saya mau sampaikan, bahwa proses pinjaman SMI harus melalui mekanisme pentahapan yang jelas. Ini terkait dengan pinjaman yang nantinya harus dikembalikan. Nah, maksud kita di sini, bahwa poin-poin yang mengatur pinjaman, selaku anggota DPRD kita juga harus tahu, termasuk sistem distribusinya ke 11 kabupaten/kota,” jelas Umasugi kepada kepada wartawan belum lama ini.

Baca Juga  Pilkada (bukan) Warisan

Pemerintah, kata Umasugi, harusnya terbuka dengan semua program kerja agar dapat diketahui DPRD, termasuk poin-poin yang diatur dalam perjanjian, sekaligus bagaimana cara pengembalian.

“Saya sendiri tidak memiliki data yang akurat terkait nominal angka berapa yang didistribusikan ke kabupaten/kota. Ini perlu diketahui, sehingga kita bisa menggunakan fungsi pengawasan,” kata Ikram.

Untuk diketahui, penandatangan MoU antara PT SMI (Persero) dengan Pemprov Maluku dilakukan Jumat (27 /11/2020) silam.

Tujuan pinjaman PEN untuk daerah ini diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur ke-PU-an. Masing-masing Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Masing-masing Sumber Daya Air dialokasikan Rp 200 miliar, Bina Marga Rp 300 miliar dan Cipta karya Rp 200 miliar. Total Rp 700 miliar,” rinci Gubernur.

“Pinjaman PEN sangat membantu Pemprov Maluku. ini kita bangun nanti di 11 kabupaten dan kota. Sekali lagi saya beritahukan bahwa ini saya pertaruhkan jiwa dan raga untuk mendapatkan ini. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang PEN, tidak ada ketuk palu dari DPRD. Cukup kita sampaikan ini sebagai pemberitahuan saja untuk DPRD. Jadi tidak ada ketuk-ketuk palu di DPRD,” jelasnya.

Melalui pinjaman PEN itu diharapkan Pemprov Maluku bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku, membuka lapangan pekerja melalui kontraktual yang melibatkan tenaga kerja lokal, sesuai harapan pemerintah.

Pinjaman itu, sendiri berdurasi 7 tahun. Nantinya pemerintah pusat akan memotong cicilan pinjaman tersebut melalui dana-dana, seperti DAK, DAU dan bagi hasil. (tim)