Dana PEN Rp 700 M Su Malele, Seng Manjur Sembuhkan Ekonomi?

oleh -108 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Dana jumbo digelontorkan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) di 2020. Namun anggaran Rp 700 miliar itu belum mampu membuat ekonomi Maluku tumbuh positif. Posisinya masih negatif hingga hari ini. Maluku pun masih bertengger murung di urutan 10 besar provinsi termiskin di Indonesia.

Alih-alih mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19, dana besar yang dipinjam dan digantikan dari uang rakyat itu justru memunculkan persoalan dalam pengelolaannya di lapangan.

Pinjaman Rp700 miliar dari PT SMI oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, yang tujuannnya untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dianggap tidak tepat sasaran dan ketidak adilan dalam pembangiannya.

“Kami sesungguhnya prihatin soal alokasi anggaran yang bersumber dari SMI dalam pembiayaan proyek sekarang. Ambil contoh yang sederhana di Kota Ambon untuk pembangunan trotoar,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Yance Wenno, kepada awak media di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Ambon, belum lama ini.

Link Banner

Lalu apa musabab dan pangkal dari kesemrawutan ini? Rupanya perencanaan proyek dana pinjaman tersebut diduga tanpa melalui mekanisme pembahasan resmi panitia anggaran Pemprov Ma­luku.

Pemprov sepertinya memotong jalur pembahasan. Paket bernilai jum­bo ini dibahas hanya oleh sekda dan bagian keuangan. Bappeda yang selama ini menjadi “dapur” panitia anggaran eksekutif un­tuk menggodok semua proyek untuk dimasukan dalam APBD, tak lagi dilibatkan secara penuh.

Melansir siwalima.com, salah satu staf di Bappeda mengaku, kerja Bappeda selaku panitia anggaran sudah di­pangkas. Bappeda hanya menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Tak lagi dlibatkan dalam pembahasan kebijkan umum ang­garan-platform prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) dan Ranca­ngan APBD.

“Selaku panitia anggaran kita juga kaget, kita hanya menyiapkan RK­PD. Selanjutnya KUA-PPAS dan pe­nyusunan APBD tak lagi dili­batkan, langsung diambil alih bagian ke­uangan dan sekda,” ujar staf yang meminta anonimasi.

Baca Juga  Bupati Kepulauan Aru Ikut Latihan Evakuasi Mandiri Bersama Warga Wangel

Olehnya itu, kata dia, paket proyek senilai Rp 700 miliar yang sudah ditender di LPSE Provinsi Maluku sama sekali tidak diketahui oleh Bappeda. “Kami dengar soal paket proyek 700 miliar itu, nanti dicek saja ke pak sekda atau bagian keuangan,” tandasnya.

Salah satu staf di bagian keua­ngan juga mengakui, paket proyek pembangunan infrastruktur dalam APBD perubahan 2020  akan dibia­yai oleh dana pinjaman dari PT SMI. “Sekitar 700 miliar yang dipinjam, semuanya sudah ditender di LPSE,” ujarnya.

Namun dia ragu apakah dana se­besar itu bisa terserap ataukah tidak. Sebab sudah mau tutup anggaran.

Dia mencontohan, paket pemba­ngunan pengaman Pantai Kabupa­ten SBT milik Dinas PU Maluku senilai Rp 12.500.000.000,00, apa­kah bisa diselesaikan sebelum tutup tahun anggaran.

Paket proyek lainnya adalah pemeliharaan jalan Kota Ambon yang juga milik Dinas PU Maluku dengan nilai Rp 7.500.000.000,00.  “Anggarannya cukup besar, apa bisa terserap habis?,” tandasnya.

Dalam laman LPSE tertulis sumber dana proyek berasal dari APBD perubahan. Menurut dia, seharus­nya belum bisa ditulis sumber dana­nya APBD perubahan. Sebab, RAPBD perubahan 2020 masih dikonsultasikan ke Kemendagri.

“Belum sah jadi Perda. Harusnya APBD disahkan dulu baru tender, biar jelas,” ujarnya.

Selain mekanisme pembahasan di panitia anggaran eksekutif tak melewati jalur semestinya, pinjaman uang Rp 700 miliar dari PT SMI juga tak diketahui DPRD.

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Maluku, Asri Arman, me­nilai, Pemprov melecehkan DPRD.

Uang ratusan miliar dipinjam untuk membiayai proyek infra­struktur yang akan dikelola Dinas PUPR yang dipimpin Muhamat Marasabessy itu, tanpa melibatkan DPRD.

Baca Juga  Pilkades Alusi Krawain Diduga Sarat Politik Uang

Padahal setiap kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga harus mendapat persetujuan DPRD. Hal itu ditegaskan jelas dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 317 ayat 1.

Keprihatinan juga datang dari mantan anggota DPRD Maluku, Darul Kurng Tehupaly. Menurutnya, dana pinjaman dari pemerintah pusat ini justru lebih mementingkan penyelesaian proyek pemprov ketimbang untuk kepentingan rakyat.

Padahal, dana PEN tujuannya untuk pemulihan ekonomi dan bisa terwujud jika dialokasikan untuk rakyat.

“Ini sangat melukai perasaan rakyat. Sedikit pun tidak ada rencana alokasi dana untuk langsung ke rakyat dari Pinjaman PEN sebesar Rp700 miliar. Padahal, terminologi yang digunakan adalah untuk pemulihan ekonomi,” kata Kutny kepada Porostimur.com, Rabu (17/3/2021).

Kutny sangat menyangkan Pemprov Maluku lebih mengutamakan menutupi kekurangan dana proyek karena salah prediksi, daripada membantu warga yang terpuruk.

Padahal, menurutnya, dana PEN harusnya diutamakan untuk rakyat langsung guna mendorong roda perekonomian.

“Warga Maluku membutuhkan pemimpin yang seimbang dan bijaksana dalam membuat kebijakan, pemimpin yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat agar bangkit. Ini hanya bisa diharapkan dari seorang pemimpin yang hatinya tulus ingin mengabdi kepada rakyat. Narasi seorang pemimpin tanpa disertai aksi, adalah ibarat tong kosong,” pungkasnya.

Untuk diketahui, penandatangan MoU antara PT. SMI (Persero) dengan Pemprov Maluku pada Jumat 27 November 2020 pukul 16.00.

“Pertama tujuannya pinjaman PEN untuk daerah ini diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur ke-PU-an. Yaitu Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Masing-masing Sumber Daya Air dapat 200 miliar, Bina Marga 300 (jalan dan jembatan), dan Cipta karya dapat 200 Miliar. Total 700 miliar,” kata Gubernur. Maluku ketika itu.

Baca Juga  RS Jiwa Ambon Rusak, Puluhan Penghuni Panti Jompo Ditendakan

Dia juga bilang, melalui pinjaman PEN itu diharapkan Pemda mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku, membuka lapangan pekerja melalui kontraktual yang melibatkan tenaga kerja lokal, sesuai harapan pemerintah.

“Olehnya itu pinjaman itu sangat membantu Pemprov Maluku. ini kita bangun nanti di 11 kabupaten dan kota. Sekali lagi saya kasi tau, ini saya pertaruhkan jiwa dan raga untuk mendapatkan ini (dana 70 miliar) demi Maluku,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 23 tahun 2020 pasal 1 ayat 1 Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau disingkat PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Jadi, Dana pinjaman dalam rangka program PEN adalah dana yang seharusnya digunakan untuk menangani permasalahan ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh Pandemi COVID 19 tetapi sepertinya pemprov Maluku abai terhadap PP tersebut.

Walhasil, pengalokasian dana PEN Provinsi Maluku dinilai tidak dapat dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah. Alokasi dana seharusnya memperbesar stimulus UMKM dan pemjaminan modal usaha agar masyarakat dapat memiliki penghasilan dengan memulai bisnis rumahan, para pekerja yang mengalami PHK dapat memulai usaha, dan meningkatkan produktifitas masyarakat di tengah masa pandemi, namun hal itu sependapat tidak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.(tim)