Keprihatinan juga datang dari mantan anggota DPRD Maluku, Darul Kurng Tehupaly. Menurutnya, dana pinjaman dari pemerintah pusat ini justru lebih mementingkan penyelesaian proyek pemprov ketimbang untuk kepentingan rakyat.
Padahal, dana PEN tujuannya untuk pemulihan ekonomi dan bisa terwujud jika dialokasikan untuk rakyat.
“Ini sangat melukai perasaan rakyat. Sedikit pun tidak ada rencana alokasi dana untuk langsung ke rakyat dari Pinjaman PEN sebesar Rp700 miliar. Padahal, terminologi yang digunakan adalah untuk pemulihan ekonomi,” kata Kutny kepada Porostimur.com, Rabu (17/3/2021).
Kutny sangat menyangkan Pemprov Maluku lebih mengutamakan menutupi kekurangan dana proyek karena salah prediksi, daripada membantu warga yang terpuruk.
Padahal, menurutnya, dana PEN harusnya diutamakan untuk rakyat langsung guna mendorong roda perekonomian.
“Warga Maluku membutuhkan pemimpin yang seimbang dan bijaksana dalam membuat kebijakan, pemimpin yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat agar bangkit. Ini hanya bisa diharapkan dari seorang pemimpin yang hatinya tulus ingin mengabdi kepada rakyat. Narasi seorang pemimpin tanpa disertai aksi, adalah ibarat tong kosong,” pungkasnya.
Untuk diketahui, penandatangan MoU antara PT. SMI (Persero) dengan Pemprov Maluku pada Jumat 27 November 2020 pukul 16.00.
