Pemprov sepertinya memotong jalur pembahasan. Paket bernilai jumbo ini dibahas hanya oleh sekda dan bagian keuangan. Bappeda yang selama ini menjadi “dapur” panitia anggaran eksekutif untuk menggodok semua proyek untuk dimasukan dalam APBD, tak lagi dilibatkan secara penuh.
Melansir siwalima.com, salah satu staf di Bappeda mengaku, kerja Bappeda selaku panitia anggaran sudah dipangkas. Bappeda hanya menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Tak lagi dlibatkan dalam pembahasan kebijkan umum anggaran-platform prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) dan Rancangan APBD.
“Selaku panitia anggaran kita juga kaget, kita hanya menyiapkan RKPD. Selanjutnya KUA-PPAS dan penyusunan APBD tak lagi dilibatkan, langsung diambil alih bagian keuangan dan sekda,” ujar staf yang meminta anonimasi.
Olehnya itu, kata dia, paket proyek senilai Rp 700 miliar yang sudah ditender di LPSE Provinsi Maluku sama sekali tidak diketahui oleh Bappeda. “Kami dengar soal paket proyek 700 miliar itu, nanti dicek saja ke pak sekda atau bagian keuangan,” tandasnya.
Salah satu staf di bagian keuangan juga mengakui, paket proyek pembangunan infrastruktur dalam APBD perubahan 2020 akan dibiayai oleh dana pinjaman dari PT SMI. “Sekitar 700 miliar yang dipinjam, semuanya sudah ditender di LPSE,” ujarnya.
