Pertanyaan terpenting bukan lagi, “Apa yang bisa saya lakukan selama berkuasa?”
Melainkan:
“Apa yang akan tersisa bagi republik setelah saya tidak lagi berkuasa?”
Pertanyaan itu penting karena demokrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai mekanisme memenangkan kekuasaan.
Demokrasi juga merupakan kemampuan untuk membatasi pemenang.
Pemenang pemilu tidak mendapatkan republik sebagai miliknya. Mayoritas tidak mendapatkan hak untuk meniadakan minoritas. Pemerintah tidak mendapatkan hak untuk membungkam kritik. Parlemen tidak mendapatkan hak untuk mengabaikan rakyat. Dan lembaga hukum tidak boleh menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik.
Semuanya memiliki batas.
Sebab demokrasi bukan sekadar tentang siapa yang menang.
Demokrasi adalah tentang bagaimana yang menang bersedia dibatasi.
Di sinilah etika kekuasaan menjadi jembatan antara hukum dan keadilan.
Kita tidak membutuhkan pemimpin yang sempurna. Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki rasa cukup; tahu kapan harus mendengar, tahu kapan harus berhenti, dan tahu bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi pada akhirnya akan merusak dirinya sendiri.
Karena itu, memperbaiki Indonesia tidak cukup dengan memperbaiki pasal.
Kita harus memperbaiki kebudayaan politik.
