Menurutnya, tidak hadirnya kepala badan serta data yang belum lengkap, tentu merupakan suatu masalah sehingga data dari dinas itulah yang menjadi acuan untuk ditelaah oleh tim pansus.
“Pembahasan rapat bisa berjalan jika data yang dibawakan itu lengkap. Kalau tidak, ya mana bisa. Sementara yang kita ketahui, didalam BPPRD ini, ada banyak sekali pendapatan,” ungkapnya.
Dengan ini, Pansus mau mencari tahu kebenaran pendapatan bersih Kota Ambon tahun 2020 dari BPPRD itu berapa. Sebab, data yang dimiliki pansus, ternyata ada selisih angka yang tidak rasional.
Lanjut Far-Far, Pansus II juga menemukan adanya realisasi anggaran yang tidak maksimal dan itu ditemukan hampir di semua dinas.
“Misalnya di Inspektorat programnya terealisasi 97 persen, 3 persen cuma hal teknis. Di Dinas Pendidikan, realisasi 93 persen, 7 persen terkendala teknis juga. Dan ini kami sedikit memahaminya,” tuturnya.
Ia menerangkan, soal adanya efisiensi setelah refocusing atau pergeseran untuk penanganan covid-19 itulah yang masih menjadi pertanyaan besar untuk pansus.
“Sudah refocusing, eh masih ada lagi efisiensi. Pertanyaannya, efisiensi ini untuk apa lagi. Nah, disini kita bingung,” tandas Far Far. (nicolas)
