Data Tak Lengkap, Pansus II DPRD Kota Ambon Tunda Pembahasan Bersama BPPRD

oleh -70 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) masing-masing Komisi setelah menerima dengan resmi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Ambon Tahun Anggaran 2020.

Masing-masing Pansus berbasis komisi ini bertugas untuk menelaah dan membahas setiap isi dokumen kegiatan atau program yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintahan Kota Ambon sesuai isi dokumen LKPJ tersebut. 

Dari empat pansus yang ada, pansus II memulai lebih  awal, dengan mengundang Dinas Pendidikan, DPMPTSP, Inspektorat dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). 

Disayangkan, kehadiran empat OPD ini tidak disertai dengan kelengkapan data yang dibutuhkan. Selain itu, OPD tersebut tidak dihadiri langsung oleh pimpinan kedinasan tersebut.

Link Banner

Alhasi, rapat Pansus yang harusnya bisa dimulai, terpaksa ditunda hingga pekan depan.

Baca Juga  Telkom Maksimalkan Layanan di Timur Indonesia dengan IndiHome

“Kok bukan Kaban atau Sekban yang datang, malah Kabid yang diutus kesini, sudah begitu, data yang dibawa pun tidak lengkap, makanya kami tunda pembahasan bersama BPPRD Kota Ambon karena pansus mau harus data lengkap anggaran ini terbuka jelas,” kata Wakil Ketua Pansus II, Hary Putra Far-Far kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Ambon, Jumat (9/4/2021) siang.

Menurutnya, tidak hadirnya kepala badan serta data yang belum lengkap, tentu merupakan suatu masalah sehingga data dari dinas itulah yang menjadi acuan untuk ditelaah oleh tim pansus. 

“Pembahasan rapat bisa berjalan jika data yang dibawakan itu lengkap. Kalau tidak, ya mana bisa. Sementara yang kita ketahui, didalam BPPRD ini, ada banyak sekali pendapatan,” ungkapnya.

Baca Juga  Polres Malra Berlakukan Sistem Kanalisasi Bagi Penumpang KM Leuser yang Turun di Pelabuhan Yos Sudarso

Dengan ini, Pansus mau mencari tahu kebenaran pendapatan bersih Kota Ambon tahun 2020 dari BPPRD itu berapa. Sebab, data yang dimiliki pansus, ternyata ada selisih angka yang tidak rasional. 

Lanjut Far-Far, Pansus II juga menemukan adanya realisasi anggaran yang tidak maksimal dan itu ditemukan hampir di semua dinas.

“Misalnya di Inspektorat programnya terealisasi 97 persen, 3 persen cuma hal teknis. Di Dinas Pendidikan, realisasi 93 persen, 7 persen terkendala teknis juga. Dan ini kami sedikit memahaminya,” tuturnya.

Ia menerangkan, soal adanya efisiensi setelah refocusing atau pergeseran untuk penanganan covid-19 itulah yang masih menjadi pertanyaan besar untuk pansus. 

“Sudah refocusing, eh masih ada lagi efisiensi. Pertanyaannya, efisiensi ini untuk apa lagi. Nah, disini kita bingung,” tandas Far Far. (nicolas)