Ongkos dari kebijakan yang gagal ini pada akhirnya tidak ditanggung oleh perumusnya, melainkan oleh masyarakat melalui pemborosan anggaran, ketimpangan yang tidak terkoreksi, dan yang paling sulit dipulihkan, erosi kepercayaan terhadap institusi. Poin ini perlu disampaikan dengan hati-hati: bukan berarti setiap kebijakan yang dikritik pasti gagal, melainkan bahwa kebijakan yang dirumuskan tanpa mekanisme koreksi memiliki risiko struktural yang lebih tinggi untuk gagal tanpa terdeteksi lebih awal.
Pemerintah Kuat Tetap Bisa Dikritik
Di sinilah letak argumen yang paling perlu ditegaskan: pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang berhasil meminimalkan jumlah kritik yang muncul ke permukaan. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu menyerap kritik tanpa kehilangan kapasitasnya untuk mengambil keputusan.
Perbedaan ini penting karena empat istilah yang sering tertukar dalam wacana publik sesungguhnya menunjuk pada hal yang berbeda. Pemerintahan yang kuat merujuk pada kapasitas negara dalam menjalankan kebijakan secara efektif. Pemerintahan otoriter mencapai efektivitas serupa, tetapi dengan menghilangkan mekanisme kontestasi dan pertanggungjawaban. Pemerintahan responsif adalah pemerintahan yang menyesuaikan kebijakan berdasarkan umpan balik warga. Pemerintahan akuntabel adalah yang bersedia menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusannya kepada publik dan lembaga pengawas. Kekeliruan yang sering terjadi adalah menganggap efektivitas pemerintahan otoriter setara dengan kekuatan sesungguhnya, padahal keduanya berbeda secara mendasar dalam hal keberlanjutan legitimasi jangka panjang.
