Demokrasi tidak menuntut setiap keputusan menunggu konsensus bulat; itu justru resep kelumpuhan kebijakan. Yang dituntut oleh demokrasi adalah bahwa proses pengambilan keputusan tetap membuka ruang bagi warga untuk mengetahui alasan di baliknya, mengajukan argumen tandingan, memperoleh informasi yang relevan, dan mengawasi pelaksanaannya. Dengan kata lain, ukuran demokrasi bukan hanya soal apakah pemerintah dipilih secara demokratis, tetapi juga apakah ia tetap berperilaku demokratis setelah terpilih, pertanyaan kedua yang jauh lebih sulit dijawab dan jauh lebih jarang diajukan.
Tidak Semua Kritik Harus Ditolak
Argumen ini akan timpang bila tidak diuji dari sisi yang berlawanan. Ada alasan yang masuk akal mengapa pemerintah tidak bisa dan tidak boleh tunduk pada setiap kritik yang muncul. Stabilitas kebijakan tetap dibutuhkan agar program jangka panjang tidak berubah arah setiap kali muncul tekanan opini publik. Tidak semua kritik berbasis data yang valid; sebagian bahkan tergolong misinformasi atau provokasi yang justru mendistorsi diskusi publik. Konsultasi publik, sebaik apa pun dirancang, tidak mungkin memuaskan seluruh pihak yang berkepentingan, dan pada akhirnya keputusan tetap harus diambil meski tidak bulat.
