Oleh: Ady Amar, Kolumnis
Dalam sistem politik Republik Islam Iran, pemimpin tertinggi tidak dipilih melalui pemilu langsung oleh rakyat. Konstitusi Iran menyerahkan kewenangan itu kepada sebuah lembaga ulama bernama Majelis Ahli (Assembly of Experts), yang terdiri dari 88 ulama senior yang dipilih melalui pemilu nasional.
Lembaga inilah yang memiliki mandat untuk memilih, mengawasi, bahkan memberhentikan Pemimpin Tertinggi jika dianggap tidak lagi memenuhi syarat kepemimpinan.
Ketika jabatan tersebut kosong setelah wafatnya Ali Khamenei, para anggota Majelis Ahli berkumpul dalam sidang tertutup untuk menentukan siapa yang akan memimpin republik itu.
Dari proses musyawarah itulah nama Mojtaba Khamenei (56 tahun) akhirnya muncul sebagai pilihan yang disepakati.
Mojtaba sebenarnya bukan sosok yang tiba-tiba hadir dalam percaturan politik Iran. Selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai figur berpengaruh di lingkaran dalam kekuasaan ayahnya. Ia juga memiliki hubungan yang kuat dengan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), institusi militer ideologis yang menjadi tulang punggung sistem Republik Islam. Namun penunjukan Mojtaba juga membawa sebuah paradoks sejarah.
Republik Islam Iran lahir dari revolusi tahun 1979 yang menggulingkan monarki Pahlavi dan menolak gagasan dinasti kekuasaan yang diwariskan dari ayah kepada anak. Tetapi kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah republik tersebut, kepemimpinan tertinggi berpindah dari seorang ayah kepada putranya.
