Dinas ESDM Malut Susun Blue Print PPM Usaha Pertambangan

oleh -62 views
Link Banner

Porostimur.com | Weda: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas ESDM menggelar FGD (Focus Grup Discussion)  tentang penyusunan cetak biru (Blue Print) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan yang dilaksanakan di kota Weda,  Kabupaten Halmahera Tengah ini juga melibatkan akademisi dari Universitas Khairun, instansi terkait, Camat Weda Tengah,  Camat Weda Utara, Camat Pulau Gebe, para pemegang IUP dan IUPK serta dihadiri oleh masyarakat yang berada di lingkar tambang, Selasa (05/11/19).

Kabid Geologi, Provinsi Maluku Utara Halim Muhammad kepada wartawan mengatakan,  blue print PPM ini merupakan tindak lanjut dari Kepmen ESDM nomor 1824 Tahun 2018. Setelah pelaksanaan di Weda, selanjutnya pada hari Kamis, 7 Nobember dilaksanakan FGD yang sama di Kabupaten Halmahera Selatan.

Baca Juga  Kain adat dan tifa toto buang sambut Kapolda Maluku

“Pelaksanaan kegiatan FGD ini merupakan salah satu cara merespon dan mengelaborasi ide, gagasan serta menyerap aspirasi dari masyarakat lingkar tambang dalam menata program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat disekitar tambang yang tujuannya adalah menciptakan sinergitas antara pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan pemilik IUP dan IUPK”, kata Halim

Lebih jauh Halim menegaskan bahwa melalui program PPM ini kedepan perusahaan tidak lagi menyalurkan bantuannya dalam bentuk uang tunai, akan tetapi berupa program kegiatan. Oleh karena itu FGD ini penting dilakukan
dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan. ekonomi,  sosial, budaya dan lingkungan hidup Masyarakat di lingkar tambang.

“Untuk mewujudkan itu semua,  kami saat ini berupaya menyusun (blueprint) atau kerangka kerja terperinci dalam implementasi PPM,” terang Halim.

Baca Juga  Ramalan Cuaca Ambon hari ini, Jumat 31 Juli 2020

Mantan Kadis DLH Pemkab Halmahera Tengah ini berharap sebelum tahun 2020, program ini dapat ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan tambang di Provinsi Maluku Utara, dengan menyusun rencana induk PPM selama masa operasi sampai tahap pasca tambang. Sebab perusahaan pertambangan dituntut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, salah satunya kesejahteraan masyarakat.

“Yang jelas keinginan Pemerintah daerah terhadap keberadaan perusahaan tambang di wilayah Maluku Utara ini harus menguntungkan masyarakat dan daerah.  Masyarakat sekitar tambang harus sejahtera tetapi lingkungannya juga tetap terjaga. Kita tidak ingin wilayah yang menjadi lokasi tambang hanya mendapatkan dampak negatifnya saja” pungkasnya. (red/adhy)