“Selain bantuan, kita berikan kemudahan-kemudahan seperti mengurus izin dan layanan kesyahbandaran secara online tanpa tatap muka. Ini kita lakukan sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus corona,” imbuhnya, Jumat (13/11).
Di hadapan pemerintah daerah dan para nelayan, Frits menambahkan DJPT KKP telah menetapkan prosedur pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di wilayah kerja pelabuhan perikanan dan di atas kapal perikanan. Selain layanan perizinan satu jam online melalui sistem informasi izin layanan cepat (SILAT), juga layanan surat persetujuan berlayar oleh syahbandar yang dilakukan secara online.
“Sektor perikanan tangkap sebagai salah satu garda terdepan ketahanan pangan ini harus kita jaga, tetap bergulir dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Makan ikan juga terus kita kampanyekan sebagai upaya pencegahan virus corona,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama anggota Komisi IV DPR RI Abdullah Tuasikal menyampaikan agar pembangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Tulehu di Maluku Tengah menjadi pelabuhan perikanan terpadu. Menurutnya, dengan potensi perikanan besar dan pencanangan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, hal tersebut dapat direalisasikan.
“Ini harus menjadi skala prioritas nasional. Saya minta dukungan seluruh masyarakat Tulehu khususnya untuk pembebasan lahan kedepannya, tidak hanya dari pemerintah daerah dan pusat saja. Mari katong (kita) terus dorong dan kawal hal ini sehingga berdampak pula pada perekonomian warga lokal,” tandasnya. (red)
