DPR Dorong Bank Maluku Malut Perkuat Pembiayaan UMKM

oleh -266 views
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, menyoroti masih rendahnya penyaluran kredit produktif oleh bank milik daerah (BUMD), termasuk Bank Maluku dan Maluku Utara. Kondisi ini dinilai belum sejalan dengan tujuan utama pendirian BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal.

Risiko NPL Bukan Alasan

Khozin mengakui bahwa peningkatan kredit produktif memang memiliki risiko terhadap kenaikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Namun, ia menegaskan hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan fungsi strategis BUMD.

“Ini bukan hambatan, tetapi tantangan bagi direksi dan komisaris untuk menekan risiko tanpa mengorbankan peran BUMD dalam mendorong ekonomi produktif,” katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari besarnya laba, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.

Jangan Bergantung pada Pemerintah

Dalam kesempatan itu, Khozin juga menyoroti adanya kecenderungan ketergantungan bank daerah terhadap dukungan pemerintah, seperti pengelolaan gaji ASN, transaksi keuangan daerah, hingga penyertaan modal.

Menurutnya, keunggulan tersebut seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat ekspansi bisnis, bukan justru menimbulkan ketergantungan.

Baca Juga  Belgia Bangkit dari Ketertinggalan Dua Gol, Singkirkan Senegal 3-2 dan Lolos ke 16 Besar

“Ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah justru dapat menghambat kemandirian dan kesehatan bisnis perbankan daerah,” tegasnya.

Waspadai Intervensi Politik

Selain itu, Khozin mengingatkan potensi intervensi politik dalam pengelolaan BUMD yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan.

Ia menegaskan, pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik praktis.

No More Posts Available.

No more pages to load.