DPR RI Ingatkan KKP, Penangkapan Ikan Terukur Harus Berdampak Kesejahteraan bagi Nelayan

oleh -2 views
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto: Humas DPR RI

Porostimur.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih sistematis merumuskan model pengelolaan penangkapan ikan terukur agar bisa memberikan dampak bagi kesejahteraan nelayan.

Menurutnya kebijakan ini harus memudahkan nelayan dalam proses penangkapan ikan dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia. KKP mesti menyampaikan analisa kritis terhadap perhitungan dan alokasi kuota penangkapan ikan beserta besaran PNBP untuk setiap badan usaha perikanan.

“Saya harap KKP bisa mengkonversikan semua perhitungan tersebut ke dalam pendapatan negara menuju target PNBP Rp12 triliun tersebut,” ujar Johan melalui keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (26/6/2022).

Johan meminta KKP memberikan fleksibilitas untuk koperasi nelayan tradisional untuk pematokan kuota penangkapan ikan per tahun.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga melihat saat ini diperlukan penguatan kapasitas atau kemampuan nelayan agar mampu mengoperasikan berbagai kapal modern, yang hal ini mesti difasilitasi oleh KKP, karena saat ini sebagian besar usaha penangkapan ikan masih bersifat tradisional dan skala ekonomi yang masih kecil.

Johan juga mengingatkan agar KKP menyiapkan penangkapan ikan terukur secara matang agar prosesnya dapat diukur serta dapat memberikan keadilan dan kepastian usaha bagi para nelayan.

“Pada   kondisi   saat   ini   nelayan   mengalami   kesulitan   untuk mendeteksi daerah mana yang memiliki  potensi  penangkapan  ikan  yang melimpah, untuk itu diperlukan solusi membantu nelayan agar produktivitas tangkapan nelayan bisa meningkat,” papar Wakil rakyat dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini.

Secara tegas Johan mengingatkan KKP agar rencana penangkapan ikan terukur ini jangan sampai hanya memberikan karpet merah bagi industri skala besar yang malah berdampak mengeksploitasi sumber daya perikanan.

“Saya ingatkan agar Kebijakan penangkapan ikan terukur tidak boleh menyetarakan posisi nelayan kecil dengan korporasi besar, hal ini akan berdampak semakin memperburuk kehidupan nelayan” ucapnya.

Johan mendorong harus ada kebijakan khusus untuk meningkatkan usaha nelayan dengan cara membuat kebijakan membantu operasi penangkapan ikan oleh nelayan, bantuan modal usaha, bantuan alat bantu penangkapan ikan, pemasaran hasil tangkapan, dan memberikan insentif/bantuan kepada rumah tangga nelayan.

“Nelayan kecil  harus diutamakan dan menjadi prioritas untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam kebijakan penangkapan ikan terukur ini,” tutup Johan. (red)