Porostimur.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih sistematis merumuskan model pengelolaan penangkapan ikan terukur agar bisa memberikan dampak bagi kesejahteraan nelayan.
Menurutnya kebijakan ini harus memudahkan nelayan dalam proses penangkapan ikan dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia. KKP mesti menyampaikan analisa kritis terhadap perhitungan dan alokasi kuota penangkapan ikan beserta besaran PNBP untuk setiap badan usaha perikanan.
“Saya harap KKP bisa mengkonversikan semua perhitungan tersebut ke dalam pendapatan negara menuju target PNBP Rp12 triliun tersebut,” ujar Johan melalui keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (26/6/2022).
Johan meminta KKP memberikan fleksibilitas untuk koperasi nelayan tradisional untuk pematokan kuota penangkapan ikan per tahun.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga melihat saat ini diperlukan penguatan kapasitas atau kemampuan nelayan agar mampu mengoperasikan berbagai kapal modern, yang hal ini mesti difasilitasi oleh KKP, karena saat ini sebagian besar usaha penangkapan ikan masih bersifat tradisional dan skala ekonomi yang masih kecil.
Johan juga mengingatkan agar KKP menyiapkan penangkapan ikan terukur secara matang agar prosesnya dapat diukur serta dapat memberikan keadilan dan kepastian usaha bagi para nelayan.
