“Pada kondisi saat ini nelayan mengalami kesulitan untuk mendeteksi daerah mana yang memiliki potensi penangkapan ikan yang melimpah, untuk itu diperlukan solusi membantu nelayan agar produktivitas tangkapan nelayan bisa meningkat,” papar Wakil rakyat dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini.
Secara tegas Johan mengingatkan KKP agar rencana penangkapan ikan terukur ini jangan sampai hanya memberikan karpet merah bagi industri skala besar yang malah berdampak mengeksploitasi sumber daya perikanan.
“Saya ingatkan agar Kebijakan penangkapan ikan terukur tidak boleh menyetarakan posisi nelayan kecil dengan korporasi besar, hal ini akan berdampak semakin memperburuk kehidupan nelayan” ucapnya.
Johan mendorong harus ada kebijakan khusus untuk meningkatkan usaha nelayan dengan cara membuat kebijakan membantu operasi penangkapan ikan oleh nelayan, bantuan modal usaha, bantuan alat bantu penangkapan ikan, pemasaran hasil tangkapan, dan memberikan insentif/bantuan kepada rumah tangga nelayan.
“Nelayan kecil harus diutamakan dan menjadi prioritas untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam kebijakan penangkapan ikan terukur ini,” tutup Johan. (red)
