Porostimur.com | Ternate: Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara, Ruslan Kubais, angkat bicara terkait masalah pergantian 129 kepala SMA dan SMK di Maluku Utara yang belum lama ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara.
Hal yang disoroti oleh Ruslan ialah persoalan protes yang muncul usai pelantikan 129 kepala sekolah tersebut. Menurut dia, protes hingga pemoboikotan aktivitas belajar mengajar buntut dari pergantian kepsek adalah potret kegagalan Dikbud Malut dalam mengambil keputusan.
“Saudara Kadis (Imam Makhdy Hassan) tidak mengambil keputusan yang tepat. Hal ini bukan tentang mekanisme yang berlaku, tapi lebih kepada kondisi di sekolah yang tidak diperhatikan Dikbud Malut,” tukas Anggota DPRD Malut dari Fraksi Partai NasDem ini, Rabu (10/3/2021).
Parahnya lagi, lanjut Ruslan, berbagai protes dan penolakan yang terjadi justru dibiarkan begitu saja oleh pihak Dikbud Malut. Menurut dia, Dikbud seharusnya mengambil langkah penyelesaikan konflik agar tidak timbul protes di tengah masyarakat.
“Sudah banyak timbul protes, tapi justru Dikbud diam melihat fenomena itu. Jika dibiarkan terus begini, justru yang jadi korban adalah siswa yang kehilangan waktu belajar,” sesalnya.
