DPRD Malut Sebut Pergantian Kepsek Potret Kegagalan Dikbud

oleh -229 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara, Ruslan Kubais, angkat bicara terkait masalah pergantian 129 kepala SMA dan SMK di Maluku Utara yang belum lama ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara.

Hal yang disoroti oleh Ruslan ialah persoalan protes yang muncul usai pelantikan 129 kepala sekolah tersebut. Menurut dia, protes hingga pemoboikotan aktivitas belajar mengajar buntut dari pergantian kepsek adalah potret kegagalan Dikbud Malut dalam mengambil keputusan.

“Saudara Kadis (Imam Makhdy Hassan) tidak mengambil keputusan yang tepat. Hal ini bukan tentang mekanisme yang berlaku, tapi lebih kepada kondisi di sekolah yang tidak diperhatikan Dikbud Malut,” tukas Anggota DPRD Malut dari Fraksi Partai NasDem ini, Rabu (10/3/2021).

Baca Juga  Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar Terima Kunjungan Silaturahmi Kepala SAR Ambon

Parahnya lagi, lanjut Ruslan, berbagai protes dan penolakan yang terjadi justru dibiarkan begitu saja oleh pihak Dikbud Malut. Menurut dia, Dikbud seharusnya mengambil langkah penyelesaikan konflik agar tidak timbul protes di tengah masyarakat.

Link Banner

“Sudah banyak timbul protes, tapi justru Dikbud diam melihat fenomena itu. Jika dibiarkan terus begini, justru yang jadi korban adalah siswa yang kehilangan waktu belajar,” sesalnya.

Ruslan mengharapkan ada langkah strategis dari Dikbud Malut untuk meredam situasi yang terjadi. Apalagi, waktu belajar siswa di sekolah belakangan ini harus dibatasi lantaran menjalankan program kesehatan Pandemi Covid-19.

Selain itu, Ruslan juga mengingatkan agar setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dikbud Malut harus menunggu tanggapan masyarakat atau bisa dikatakan sebagai uji publik terlebih dahulu. Hal ini penting, karena menurut Ruslan, Dikbud tidak selalu tahu tentang kondisi yang ada di sekolah.

“Yang jelas, saya beranggapan bahwa saudara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara telah gagal dalam mengeluarkan keputusan,” tegas Ruslan. (red/pena)