Jika rencana ini dilaksanakan dengan konsekuen maka pada 2025 ini akan direkrut paling tidak 70,000 prajurit baru. Dan bila pada 2029 Kodim ada di setiap kabupaten maka akan ada tambahan 360,000 prajurit baru. Belum lagi ada dua batalyon Komponen Cadangan.
Tentu ada pertanyaan yang harus dijawab oleh para pengambil kebijakan pertahanan ini. Pertama, berapa beaya untuk membentuk dan memelihara batalyon-batalyon ini? Merekrut seorang prajurit berarti meletakkan keuangan negara dalam posisi pengeluaran ‘perennial.’ Negara membeayai gaji prajurit-prajurit ini, kesejahteraannya, dan memberikan tunjangan-tunjangan fungsional selama ia menjadi prajurit.
Dari mana anggaran untuk itu? Menteri Pertahanan baru-baru ini mengatakan bahwa anggaran pertahanan akan dinaikkan menjadi 1,5% GDP dari yang sebelumnya hanya 0,8%. Dalam APBN 2025 ini, kabarnya anggaran pertahanan mendapat porsi paling besar, yakni Rp175 triliun.
Kedua, bila rencana ini jadi dijalankan, pada 2029 tidak saja organisasi militer (Angkatan Darat) yang akan membengkak namun juga jumlah personilnya. Apakah pertahanan bisa benar-benar efektif untuk mempertahankan negara?
Ataukah kita akan menjadi negara Praetorian di mana tentara yang seharusnya mempertahankan negara menjadi alat untuk mengawasi dan mengontrol rakyatnya sendiri?
