“Saya pesimis bahwa anggaran daerah yang ada ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat, atau malah hanya melayani kepentingan segelintir oligarki di daerah ini,” tegas Edwin.
Bahkan, yang lebih disesalkan lagi, hak dirinya sebagai anggota badan anggaran tidak dapat digunakan. “Saya baru tiba, hari ini (Selasa), kemudian diinfokan bahwa pembahasan sudah selasai. Saya tidak bisa berikan masukan dan tanggapan terkait KUA dan PPAS APBD ini, padahal saya anggota badan anggaran,” kesalnya.
Seperti dikutip Antara, Badan anggaran (Banggar) DPRD Maluku bersama tim anggaran Pemprov setempat melakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2021 setelah pemerintah daerah menyerahkan dokumen tersebut kepada legislatif.
“Dokumen rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2021 telah diserahkan dan kami lanjutkan dengan agenda pembahasan di tingkat Banggar DPRD bersama tim anggaran Pemprov,” kata Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Selasa.
Menurut dia, berbagai program dan kegiatan yang diakomodir dalam APBD Perubahan ini diharapkan bisa merancang program dan kegiatan prioritas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Harapan kami sangat beralasan, karena masyarakat Maluku saat ini juga dalam situasi dan kondisi yang semakin sulit karena adanya pengaruh dari pandemi COVID-19,” ujar Lucky.
