Sebaliknya, apabila pertumbuhan terutama terkonsentrasi pada industri berskala besar, sementara sebagian masyarakat masih berada dalam pekerjaan informal dan rantai pasok lokal belum terhubung kuat dengan industri, maka angka pertumbuhan tinggi belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan kesejahteraan.
Data BPS mengenai struktur ketenagakerjaan memberi alasan untuk melihat persoalan ini secara serius. Dominasi pekerja informal sebesar 63,72 persen pada November 2025 menunjukkan bahwa tantangan Maluku Utara bukan hanya menciptakan aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan yang tercipta.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan keberlanjutan ekonomi daerah.
Jika pertumbuhan terlalu bertumpu pada industri pengolahan berbasis sumber daya alam, maka diversifikasi ekonomi menjadi penting. Sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif dan usaha mikro serta kecil harus mendapatkan ruang agar struktur ekonomi tidak terlalu terkonsentrasi pada satu mesin pertumbuhan.
Dengan kata lain, hilirisasi harus menghasilkan efek berganda, bukan sekadar memindahkan aktivitas dari ekspor bahan mentah menjadi ekspor produk olahan.
Tantangan Berikutnya: Mengubah Pertumbuhan Menjadi Kesejahteraan
Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini menghadapi pekerjaan yang tidak kalah penting dari sekadar mempertahankan angka pertumbuhan.
