Sambil menunggu penetapan trayek secara permanen, pemerintah juga didorong mempertimbangkan pelayanan sementara melalui deviasi kapal perintis pada pelayaran tertentu.
Opsi tersebut tentunya harus mempertimbangkan persyaratan teknis, kesiapan fasilitas sandar dan aspek keselamatan pelayaran.
Di sisi lain, Anos meminta pemerintah kecamatan dan pemerintah desa menyiapkan data pendukung secara lengkap. Data tersebut antara lain jumlah penduduk, potensi penumpang, kebutuhan angkutan barang, hasil produksi masyarakat, kondisi fasilitas pelabuhan, hingga jarak dan biaya perjalanan menuju pelabuhan terdekat.
“Data pendukung harus dipersiapkan agar usulan ini tidak hanya berhenti dalam pembahasan, tetapi benar-benar dapat diterima dan dimasukkan dalam jaringan trayek kapal perintis,” katanya.
Anos memastikan akan terus mengawal aspirasi tersebut melalui Komisi V DPR RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan instansi terkait lainnya.
Baginya, persoalan empat desa di Wetar Selatan bukan hanya tentang ketersediaan kapal.
“Perjuangan ini bukan hanya tentang kapal yang datang dan pergi. Ini adalah perjuangan membuka keterisolasian, mengurangi beban biaya hidup serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi,” tegas Anos.
