“Dalam industri hulu migas, apa pun bentuk struktur pembiayaannya, pada akhirnya ketika operator melakukan cash call, pertanyaannya hanya satu, apakah dananya tersedia atau tidak,” ujarnya.
Selain itu, Engelina mempertanyakan kehadiran aparat keamanan di kawasan proyek. Menurutnya, pendekatan keamanan tidak boleh menimbulkan kesan bahwa masyarakat lokal diposisikan sebagai pihak yang harus ditekan demi kelancaran investasi.
“Rakyat jangan ditekan untuk mendukung proyek tanpa mempertimbangkan hak atas tanah dan ruang hidup mereka. Masyarakat bukan musuh, tetapi mitra strategis pembangunan,” tegasnya.
Engelina membandingkan kondisi tersebut dengan keterlibatan militer pada masa awal berdirinya Permina, cikal bakal Pertamina, di Pangkalan Brandan pada era 1950-an.
Menurutnya, saat itu tentara teknik diterjunkan untuk memperbaiki fasilitas kilang yang rusak akibat perang, bukan untuk mengawal kepentingan investasi.
“Kalau sekarang, apa relevansi pengerahan aparat keamanan di kawasan proyek? Jangan sampai masyarakat menilai kehadiran aparat justru untuk memberikan tekanan kepada warga,” katanya.
Usulkan Skema Tanah Menjadi Saham
Engelina menilai potensi konflik agraria di kawasan pembangunan fasilitas darat (onshore LNG) Blok Masela telah mulai terlihat sehingga dibutuhkan pendekatan baru dalam pengadaan lahan.
