Kebijakan ISUTW tersebut merupakan payung kebijakan bagi Kabupaten Fakfak dan Provinsi Papua Barat untuk menciptakan peluang usaha pengembangan ekonomi regional berbasis rempah. Mengingat wilayah ini bertetangga langsung dengan kepulauan Maluku sebagai Jalur Rempah Nusantara, maka sekali lagi kerjasama antar daerah menjadi penting. Fakfak tidak bisa berkembang sendiri tanpa wilayah penyangga lainnya, sehingga Kabupaten Fakfak dapat dikembangkan sebagai hub bagi pengembangan rempah nasional.
Pemerintah daerah dan seluruh masyarakat di wilayah adat Bomberai sangat berharap kunjungan Wakil Presiden sekaligus sebagai Ketua Badan Pengawas Percepatan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) ke Fakfak ini merupakan penggenapan cita-cita masyarakat Bomberai Raya akan sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Bomberai Raya atau Provinsi Papua Barat Tengah sebagai bagian dari opsi percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Kesiapan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kedudukan strategis dengan kawasan Indonesia bagian barat, kawasan Australia dan Oseania menjadi patut diperhitungkan. Kunjungan Wakil Presiden ini juga sebagai penyemangat bagi masyarakat Fakfak untuk mengglorifikasi kembali nama Kota Pala yang sudah lama tak terdengar. Mereka berharap tidak terlalu lama, ibukota kabupaten Fakfak menjadi Kota Fakfak dengan citra Kota Pala di Provinsi Bomberai Raya/Papua Barat Tengah. Semoga!
