Porostimur.com – Ambon: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Ambon, Margaretha Siahay meminta Walikota Ambon agar mencabut aturan pembayaran angkutan umum menggunakan barcode yang diberlakukan mulai Jumat, kemarin.
Siahay menganggap kebijakan ini sangat terburu-buru dan tidak berpihak kepada masyarakat.
“Sebenarnya kemajuan teknologi dan dampaknya saat ini, adalah sebuah realitas yang pasti kita hadapi. Kita tidak bisa menolak atau alergi akan keberadaannya sehingga kita dituntut melek teknologi,” kata Siahay, Sabtu (30/10/2021).
Siahay yang akrab disapa Etha ini mengatakan, dalam beberapa aspek kehidupan, tidak semua manfaat teknologi bisa digunakan serta merta.
“Perlu ada penyesuaian dalam aplikasinya. Apakah itu penyesuaian terhdap penggunanya maupun terhadap lingkungan sosial yang ada,” ujar Etha.
Etha mengatakan, dirinya sangat apresiasi dengan sistem barcode untuk pembayaran kendaraan umum. Mengingat saat ini masih tinggi kasus pandemi Covid-19, pembayaran melalui barcode dapat memutus mata rantai penularan virus corona.
“Kami menaruh apresiasi jika ini kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan meminimalisir sentuhan langsung para pengguna angkot. Namun banyak persoalan yang belum tuntas dikaji secara komprehensif atas dampak yang ditimbulkan,” kata Etha.
