Yang ada hanyalah sebuah upaya mempertahankan legitimasi pemerintah – pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah, diikuti oleh biaya politik dan ekonomi yang paling murah. Daerah menjadi wilayah jual beli kekuasaan, digunakan dan didistribusikan dan karena itu menjadi wilayah pertarungan politik.
Sistem politik ekologi di daerah juga mengalami ketercerabutan ekonomi dari komunitas asal, dan berubah nilai menjadi kekuatan kapitalis – sarat dengan persekutuan ekstraktif. Hiruk-pikuk politik domestik saat ini membuat daerah semakin terpinggir.
Apakah ini warisan sejarah di masa lalu, kawasan kepulauan Papua, Maluku dan Maluku Utara, dengan lautnya hanya dianggap sebagai faktor pembatas dan pemisah. Maka muncul dikotomi antara orang Pusat dan orang daerah, budaya daerah dan budaya nasional atau kepentingan pusat dan kepentingan daerah?
Kredo NKRI harga mati. Ternyata cuma sebuah ungkapan romantisme. Dan kita hanya diingatkan pada satu hal : betapa mahalnya persatuan itu.
Selama pemerintahan Orde Baru, dan bahkan di era reformasi; Daerah tidak pernah diposisikan sebagai faktor penting dalam proses politik dan pemerintahan. Daerah tetap terposisikan sebagai nonfaktor – dipinggirkan.
