Fenomena korupsisme ini menunjukkan kegagalan dalam sistem pendidikan dan sosialisasi nilai yang seharusnya mendorong integritas dan kejujuran sebagai fondasi dasar setiap tindakan.
Padahal implikasi dari korupsisme begitu luas dan dalam. Di mana di dalamnya mencakup degradasi moral dan erosi kepercayaan publik terhadap institusi dan sistem yang ada.
Di sisi lain, korupsisme bukan hanya menghancurkan perekonomian, tetapi juga merusak fabric sosial, menggerogoti prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi landasan pembangunan bangsa.
Korupsi yang telah menjadi korupsisme ini juga berkontribusi kuat pada terciptanya disparitas sosial yang tajam; di mana yang kaya menjadi semakin kaya, sementara yang miskin terjebak dalam kemiskinan struktural.
Lebih dari itu, korupsisme telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Hukum yang seharusnya menjadi sarana penegakan keadilan, kini dilihat sebagai alat untuk melindungi kepentingan tertentu.
Tentu hal ini menimbulkan apa yang bisa disebut dengan ‘krisis legitimasi’ dalam pemerintahan. Sebab tatkala perilaku korupsi dianggap normal, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara terkikis dan akhirnya bisa hilang.
