Hadir di Malut, SBSI 1992 Siap Perjuangkan Nasib Buruh

oleh -205 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, (SBSI- 1992) telah terbentuk di Provinsi Maluku Utara. Kehadiran organisasi ini sebagai pendampingan para perkerja atau kaum buruh khususnya di Maluku Utara.

Sarjan Taib yang diberikan mandat untuk membentuk kepengurusan SBSI 1992 mengatakan bahwa SBSI 1992 selain organisasi buruh yang melakukan pendampingan para pekerja, juga menjadi mitra pemerintah setempat. Baik di provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tujuan melakukan koordinasi bersama pihak pemerintah, bilamana ada pekerja/buruh merasa dirugikan atau diabaikan hak-haknya dan diberhentikan secara sepihak tanpa melalui prosedur UU Ketenaga Kerjaan yang sudah ditetapkan oleh negara (NKRI).

Maka SBSI dan pemerintah akan mengawal bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Baca Juga  Inpex Tanda Tangani MoU dengan PLN dan Pupuk Indonesia

“Jika ada masyarakat yang bekerja di perusahaan, mall, swalayan, atau di tempat-tempat usaha lainnya punya masalah dengan perusahaan, maka sudah menjadi tangung jawab penuh SBSI untuk melihat kondisi para pekerja tersebut.

Link Banner

Lanjut dia, apalagi di Maluku Utara ini ada beberapa perusahaan besar yang sudah cukup lama beroperasi, salah satunya Perusahaan Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Utara, sejak tahun 1999 dan PT. Harita Group di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2007 hingga sekarang, sementara PT. IWIP saat ini baru mulai beroperasi, hal ini Maluku Utara masuk kategori daerah industri.

Sarjan Taib menyebutkan bahwa Ia pernah mendengar ada beberapa informasi terkait para pekerja yang diberhentikan tanpa alasan bahkan hak-hak pekerja sering digerogoti.

Baca Juga  Alfred Hongartha Segera Disidang

Menanggapi hal tersebut Sarjan menyampaikan perlu adanya pembentukan SBSI di Maluku Utara, untuk menjadi lembaga pembela para buruh di Maluku Utara baik di kabupaten/kota, demi kesejahteraan kaum buruh yang sudah diamaanatkan oleh UU itu sendiri.

Sarjan menambahkan setelah ia diberi mandat untuk membentuk SBSI, menurutnya banyak respon yang sangat luar biasa di kalangan buruh.

“Saat ini ada lima kabupaten/kota yang sudah menyusun kepengurusannya, yakni kabupaten Halsel, Halteng, Haltim, Halut, dan kota Ternate, dan di targetkan pada pertengahan Maret, SK mulai diterbitkan sehingga dengan secepatnya dapat disusun rencana strategi serta rencana kerja dan mempersiapkan pelantikan yang akan dipusatkan di kota Ternate,” tutupnya. (adhy)