“Ternyata saya melihat bahwa masih begitu banyak anggaran perjalanan dinas, walaupun memang fungsi provinsi adalah koordinasi, tapi kegiatan yang menekankan pada penurunan angka kemiskinan harus juga menjadi perhatian,” katanya.
Ditanya mengenai keadilan anggaran untuk kabupaten dan kota, Saulatu mengatakan, hal itu yang selalu ditekankan bahwa harus ada keadilan anggaran.
“Harus ada pemerataan anggaran, terutama untuk kabupaten-kabupaten yang angka kemiskinannya masih tinggi seperti di KKT, MBD dan SBT. Ini yang harus diperhatikan,” pungkasnya. (keket)
