Porostimur.com, Doha – Kelompok Hamas menegaskan penolakan untuk pelucutan senjata seperti yang dituntut Israel dan Amerika Serikat (AS). Kelompok perlawanan Palestina itu juga menolak pemerintahan asing di Jalur Gaza.
Penolakan itu disampaikan salah satu pemimpin senior Hamas, Khaled Meshal.
“Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang melakukannya adalah sesuatu yang tidak boleh kami terima,” kata Khaled Meshal pada sebuah konferensi di Doha pada hari Minggu, seperti dikutip dari AFP, Senin (9/2/2026).
“Selama ada pendudukan, ada perlawanan. Perlawanan adalah hak rakyat di bawah pendudukan…sesuatu yang dibanggakan oleh bangsa-bangsa,” lanjut Meshal.
Hamas, sebuah gerakan Islam, telah melancarkan perjuangan bersenjata melawan apa yang mereka anggap sebagai pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Mereka melancarkan serangan lintas batas yang mematikan ke Israel dari Gaza pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang terbaru di Gaza.
Gencatan senjata yang dimediasi AS di Gaza memasuki fase kedua, yang menuntut demiliterisasi wilayah tersebut—termasuk pelucutan senjata Hamas—bersamaan dengan penarikan bertahap pasukan Israel.
Hamas telah berulang kali mengatakan bahwa pelucutan senjata adalah garis merah, meskipun telah mengindikasikan bahwa mereka dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan senjata mereka kepada otoritas pemerintahan Palestina di masa depan.
