Dengan dasar hukum ini, jelas bahwa polemik ijazah tidak boleh dipandang remeh. Ia bukan sekadar gosip politik, melainkan isu integritas dan legalitas.
Kini sorotan juga beralih ke Presiden Prabowo. Sebagai penerus kekuasaan, posisinya sangat strategis. Jika Prabowo memilih mendesak Jokowi untuk membuka ijazahnya kepada publik, ia akan dipandang sebagai pemimpin yang berpihak pada kebenaran dan kejujuran. Tetapi, jika justru melindungi dan menutupi persoalan ini, maka kekecewaan rakyat bisa berbalik kepadanya. Legitimasi Prabowo sendiri bisa ikut tergerus hanya karena mewarisi beban politik pendahulunya.
Jalan Terhormat: Mengibarkan Handuk Putih
Pada akhirnya, masalah ini sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Pilihannya sederhana: kalau asli, tunjukkan. Kalau palsu, akui. Namun, pengalaman politik kita menunjukkan, justru hal-hal yang sederhana sering kali menjadi yang paling sulit dilakukan.
Di titik inilah relevansi handuk putih muncul. Mungkin sudah waktunya Presiden Jokowi mengibarkan handuk putih, bukan dalam arti menyerah kepada lawan politik, melainkan menyerah kepada kebenaran. Mengakui bahwa polemik ini tak bisa terus-menerus dibiarkan, apalagi disembunyikan dengan alasan prosedural. Dengan cara itu, Jokowi masih bisa menjaga martabatnya sebagai seorang pemimpin yang berani menghadapi kenyataan, apa pun konsekuensinya.
