Oleh: Ahmad Humam Hamid, Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala
Sejarah jarang berulang secara persis, tetapi ia sering meninggalkan gema yang sulit diabaikan. Situasi Indonesia saat ini terasa seperti musik klasik tragedi – lambat, menghantui, dan menggelegar. Bayangan masa lalu, Kerusuhan Mei 1998, bergaung di horizon 2026, memperingatkan bahwa tekanan ekonomi yang bertemu dengan ketegangan sosial-politik dapat dengan cepat berubah menjadi gempa legitimasi yang mengguncang negara.
Sejarah kadang berbicara lebih keras melalui gambar daripada angka. Salah satu foto paling ikonik dari krisis 1998 menunjukkan Suharto menandatangani Letter of Intent dengan International Monetary Fund, sementara Michel Camdessus berdiri di belakang dengan gestur dominan. Foto itu menjadi simbol ketergantungan yang dipaksakan, negara yang harus menerima resep dari luar kendali kedaulatannya sendiri.
Dua dekade kemudian, sebuah foto lain muncul di Washington: Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Donald Trump setelah menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal, sebuah kesepakatan yang tidak adil bagi Indonesia dan menekan kepentingan ekonomi domestik. Sekilas terlihat modern dan diplomatis, namun jika diletakkan berdampingan dengan foto Suharto-Camdessus, pesan yang tersirat tetap sama: bagi negara berkembang yang lalai, meja dunia jarang benar-benar datar, dan kemandirian selalu diuji oleh tekanan eksternal.
