Ini Kata Bito Temmar Soal Kaskadu dan Janji Kosong Pemindahan Ibukota Maluku

oleh -1.234 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Sikap tak patut dan kasar yang sering ditunjukkan oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail di ruang publik sepertinya umpatan “kaskadu” yang terakhir viral mendapat tanggapan dari politisi senior, Drs. Bitzael Silvester Temmar.

“Mengenai ucapan kasar yang dilontarkan baru-baru ini, sangat disayangkan. Tetapi saya sendiri tidak ingin hal ini menjadi bahan pergunjingan yang berlarut-larut. Saya malah berusaha berempati dengan beliau,” katanya, Rabu (28/7/2021).

Politisi yang akrab disapa Bito ini menilai ada kesulitan beradaptasi dengan kultur jabatan sipil.

Menurutnya, pengalaman Murad dalam karier, dalam kerja komando, akhirnya menyulitkan Murad menyesuaikan diri dengan kerja sipil.

“Sudah begitu, rupanya elit di sekeliling beliau juga tidak ada yang menawarkan atau menciptakan atmosfir yang lebih luwes sebagai bagian dari upaya membantu beliau beradaptasi dengan kultur kerja sipil,” ujar Bito.

“Jadi misalnya elit PDI-Perjuangan dan partai-partai pengusung dalam pilkada, seharusnya berkepentingan untuk menciptakan atmosfir yang saya maksudkan. Mudah-mudahan ke depan, elit di sekitar beliau ikut membantu proses adaptasi yang diperlukan. Tapi kalau melulu hadir dengan daftar kepentingan, rasanya tidak akan banyak membantu,” imbuhnya.

Baca Juga  Alfriatuh Amatillah Marasabessy Bantu 4 Kubah Masjid di Desa Wairuba

Sementara itu, terkait statement gubernur yang menolak bahwa tidak ada dalam visi-misi-program saat Pilgub yang lalu, menurutnya tidak mengejutkan. “Maksudnya, rencana pemindahan ibukota provinsi sejak Pak Karel Ralahalu hingga sekarang terkesan sekadar “basa-basi” politik guna menarik simpati dan dukungan publik belaka,” tukasnya.

Mantan Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) hal ini karena tidak pernah ada kajian keilmuan terhadap gagasan pemindahan ibukota yang pernah dilontarkan Bung Karno. Oleh karena itu, saat ada event politik, dengan begitu mudah gagasan pemindahan ibukota itu dikemas secara politik untuk pencitraan dengan harapan timbul simpati dan dukungan publik. Cerminannya terlihat di saat Pak Ralahalu hendak mengakhiri jabatan, buru-buru mencanangkan pembangunan ibukota provinsi yang baru.

“Kemudian di masa Pak Asagaff, sebagai bagian dari tanggungjawab meneruskan rintisan pembangunan ibukota baru, semestinya megaproyek tersebut dilanjutkan. Yang terjadi malah ingin membangun kantor gubernur yang baru di Rumahtiga. Sementara di pilgub yang lalu, pasangan MI — BNO kembali mempromosikan rencana pemindahan ibukota provinsi ke Seram. Tetapi beberapa hari yang baru lalu, ada statement yang menegasi apa yang pernah disampaikan dalam kampanye pilgub,” paparnya.

Baca Juga  Kodim 1509/Labuha Tetap Siagakan Pengamanan Peringatan Hari Paskah

Menurut Bito, mudah sekali memaklumi rencana setengah hati pemindahan ibukota provinsi. Pertama, sudah sejak lama elit kita terperangkap dengan apa yang di masyarakat disebut sebagai “tiba saat tiba akal”.

“Jadi karena ada gawe politik, supaya mendulang simpati, ide pemindahan ibukota dengan penuh sengaja dipromosikan,” katanya.

Kedua, sensitivitas elit publik negeri ini tergolong amat buruk. Realitas kota Ambon dalam beberapa dasawarsa terakhir ini memperlihatkan apa yang secara teoritik disebut sebagai “beban yang melampaui daya dukung”.

“Kota Ambon ini seyogianya hanya bisa dihuni ideal seratus lima puluh ribu jiwa saja. Tetapi fakta sudah lebih dari tigaratus ribu jiwa. Belum termasuk migran sirkular. Jangan heran secara ekologis, kota ini mengalami degradasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Degradasi itu memperparah kota ini dari berbagai aspek,” katanya.

Ketiga, di Maluku ada kebiasaan buruk dalam.kerja pemerintahan hingga saat ini yaitu kebijakan tahunan tidak selamanya diderivasi dari kebijakan strategis. Kita miliki RPJP dan RPJM. Tapi kebijakan tahunan bias dari dua dokumen tersebut. Faktor kepentingan dan selera yang menjadi sandaran utama kebijakan tahunan. Kalau ada profesor di Unpatti yang benar-benar berkomitmen dengan pengembangan ilmu berusaha membedah APBD Provinsi dan kabupaten/kota pasti menemukan bias yang saya maksudkan.

Baca Juga  Melania Trump Ingin Melarikan Diri ke Kanada?

Sayangnya semua ilmuwan kita ingin jadi pejabat struktural, kajian retrospektif terhadap kebijakan2 pemerintahan dan pembangunan masih tetap menjadi “ewang” aliss hutan belantara yang tidak pernah dijamah.

Sekiranya gubernur dan wakil gubernur dikelilingi mereka yang gemar berpikir dan rutin mengadvokasi, harusnya gubernur mengakui sejumlah kesulitan mengapa janji pembangunan ibukota yang baru belum dapat direalisasikan saat ini. Bisa saja gubernur menggagas dua kerja penting yang ingin dikerjakan dalam sisa masa kerjanya yaitu survai lokasi dan desain tataruang. Kalau dua hal ini bisa dilakukan, kalau pun beliau tidak lagi ingin mencalonkan diri, beliau akan tetap mendapat respek publik secara luas. (keket)

No More Posts Available.

No more pages to load.