Menurut Aizit, sejumlah pihak sudah dimintai keterangan. Termasuk sejumlah Kepala Dinas khusus untuk perkara Covid.
Menyinggung apakah dalam proses penyelidikan intel, adakah tidak perbuatan hukum dalam kasus dimaksud? Aizit enggan berkomentar dengan memberi isyarat kalau kedua kasus tersebut berpotensi merugikan keuangan negara.
“Jadi di Intel itu kan sifatnya puldata dan pulbaket untuk menyimpulkan ada tidak indikasi kalau ada ya, kita kasih naik limpah ke Pidsus,” jelas Aizit.
“itu bisa dari unsur kerugian negara untuk memperkaya diri atau menguntungkan orang lain atau diri sendiri kan salah satu dari itu ada indikasi lalu posisi kasusnya, kan sudah di Pidsus. Tunggu saja, kasusnya jalan,” tandas Aizit.
Diketahui, untuk membongkar kasus tersebut, tim Intelijen Kejaksaan tinggi Maluku telah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah Kepala Dinas di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Diantara nama para saksi yang dipanggil dan dimintai keterangannya, diduga ada nama Kepala Dinas Infokom, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Ketiganya sudah dimintai klarifikasi terkait dana Covid-19 itu sejak pekan kemarin.
Di tahun 2020 anggaran covid Pemprov Maluku sekitar Rp.100 miliar. Sedangkan untuk tahun 2021 diduga berkisar Rp. 70 miliar. Ratusan miliar dana Covid untuk dua tahun ini diduga diselewengkan.
