Tapi pemerintah tampaknya tak ingin terlalu cepat membuka front konfrontasi. Buktinya, komoditas turunan nikel yang dijangkau oleh kebijakan baru ini masih terbatas pada feronikel—bukan nickel pig iron (NPI), yang umumnya diproduksi oleh smelter-smelter milik Cina di Indonesia.
Namun reaksi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tetap perlu dicermati. Indonesia pernah kalah melawan Uni Eropa dalam sengketa nikel, November 2022. Jika PT DSI memilih pembeli berdasarkan sentimen politik, menahan pasokan untuk memainkan harga, atau memberi perlakuan khusus kepada pihak tertentu, maka PT DSI sedang membagi-bagikan amunisi kepada negara lain untuk menyerang Indonesia.
Kalah di panel WTO bukan hanya soal gengsi hukum. Ekspor kita bisa dikenai bea masuk tambahan, hambatan dagang, atau kehilangan akses pasar penting.
Pesan lain akan sampai ke Washington.
Amerika Serikat, yang kini berusaha mengamankan jalur mineral kritis di luar lingkar pengaruh Cina, bisa membaca langkah Presiden sebagai nasionalisme sumber daya (resource nationalism). Ini jelas bisa mengundang ketegangan.
Freeport bukan cuma tambang tembaga di Papua. Ia adalah simbol panjang kehadiran modal dan pengaruh Amerika di Indonesia. Jika hasil pemurnian tembaga atau emas Freeport kelak harus melewati loket tunggal PT DSI, akses historis korporasi Amerika terhadap mineral strategis Indonesia pasti akan terganggu.
