Jika PT DSI memperlambat pembayaran, menambah lapis administrasi, atau memaksa mereka menjual lewat harga yang tidak transparan, kebijakan ini bisa menghukum usaha warga yang justru seharusnya dibantu.
Pada saat bersamaan, tanpa pengawasan ketat, pemusatan kewenangan yang demikian besar mudah berubah menjadi loket rente baru.
Sejarah Indonesia sendiri sudah memberi peringatan. Negara pernah memakai lembaga pengendali untuk menata pangan, menjaga harga, dan mengatur perdagangan strategis. Tetapi sejarah sudah menunjukkan sisi gelapnya: ketika kewenangan dagang, izin, distribusi, dan harga terkonsentrasi, ruang rente ikut membesar.
Di masa lalu, monopoli cengkeh atas nama petani berubah menjadi mesin kroniisme. Pasar rusak. Produsen kecil terhimpit. Yang tumbuh bukan kedaulatan, melainkan rente. Niat menertibkan pasar tak membuat negara menjadi pihak yang bersih.
Dalam kebijakan ekspor satu pintu, soalnya bukan cuma siapa yang berhak mengelola kekayaan alam Indonesia. Soalnya juga: Quis custodiet ipsos custodes? Siapa yang akan mengawasi para pengawas?
*
Kebijakan ekspor satu pintu mungkin dibuat untuk menjawab kebutuhan domestik yang pragmatis. Tetapi dalam dunia yang sedang terbelah, ia bisa berubah menjadi kartu geopolitik yang mahal. Itu saja sudah masalah yang tak sederhana.
