Tapi ujian utama bagi Indonesia adalah membangun kelembagaan dengan sistem yang bersih, data yang kredibel, dan proses yang akuntabel karena dapat diawasi.
Bila kebijakan ekspor satu pintu dan PT DSI terseok-seok dalam menjawab dua hal itu, kita hanya membuat masalah baru.
Padahal sebenarnya kita sudah tahu: kedaulatan tak punya definisi tunggal. Memastikan kekayaan alam dikelola untuk kepentingan nasional tak otomatis berarti negara harus mengambil alih pasar. Bisa juga negara menjalankan fungsi verifikasi yang cerdas, tegas, dan konsekuen — dalam pemihakan yang sungguh-sungguh pada keadilan sosial. (**)
