Oleh: Rachland Nashidik, Politisi
Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) adalah cara Presiden Prabowo Subianto menyumbat dua akal-akalan lama: pelaporan harga ekspor di bawah nilai sebenarnya (under-invoicing) dan manipulasi harga transaksi afiliasi (transfer pricing). Dengan cara itu, pemerintah hendak menyetop praktik devisa hasil ekspor diparkir di luar negeri.
Tapi sudahkah diperhitungkan bahwa kebijakan ekspor satu pintu ini akan memengaruhi posisi Indonesia dalam percaturan global yang kian mengeras? Sudahkah juga dipikirkan bagaimana menjawab suara-suara yang sangsi dari dalam negeri sendiri?
Motif Presiden kelihatannya pragmatis: mengamankan likuiditas domestik dengan memastikan negara memperoleh bagian yang lebih layak dari kekayaan alamnya. Namun, apa pun yang ada di pikiran Presiden, begitu pelaku ekspor diambil alih negara, Indonesia tak akan lagi dipandang sedang membenahi tata niaga belaka.
Wacana ekspor satu pintu itu, meski detailnya belum final, akan memantik hitung-hitungan baru atas posisi Indonesia di panggung global.
Sebab dunia hari ini sedang gampang bercuriga. Rantai pasok tidak lagi netral. Tarif bukan lagi sekadar angka pajak di pelabuhan. Jalur logistik, pasokan mineral, akses pasar, dolar, teknologi, sampai regulasi lingkungan dapat dipakai sebagai alat penekan.
