Oleh: A. Malik Ibrahim, Majelis Dewan Pakar MW. KAHMI Malut
Proyek Jalan Trans Kieraha kerap dipromosikan sebagai simbol kemajuan Maluku Utara. Media dan pemerintah menggambarkannya sebagai jalur konektivitas baru, pembuka akses bagi petani dan nelayan, sekaligus lokomotif ekonomi desa-desa terpencil di Halmahera. Namun, ketika ditelaah melalui perspektif manajemen konflik, gambaran optimistis itu mulai retak. Alih-alih menjadi solusi, jalan ini justru memperlihatkan kompleksitas konflik struktural yang bisa memperburuk hubungan antara pemerintah, masyarakat adat, industri, dan lingkungan.
Konflik, menurut manajemen konflik, tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari ketimpangan, ketidakjelasan, dan ketidakadilan yang mengendap lama. Dengan perspektif ini, Trans Kieraha bukan sekadar pembangunan fisik; ia adalah manifestasi konflik yang tidak dikelola secara tepat, yang berpotensi meledak lebih besar.
Ketimpangan Kepentingan: Jalan untuk Siapa?
Konflik utama muncul dari ketidakseimbangan kepentingan. Pemerintah mengklaim jalan ini sebagai aset publik untuk kemakmuran warga. Nyatanya, banyak koridor jalan justru berpotongan dengan jalur logistik industri nikel, khususnya di kawasan pertambangan. Industri memanfaatkan jalan untuk kepentingan logistik, sementara masyarakat lokal hanya menjadi “pemanis” narasi pembangunan. Dalam manajemen konflik, ini disebut konflik tujuan: aktor-aktor memiliki tujuan berbeda, namun seolah diarahkan sama. Ketika kesejahteraan rakyat, kepentingan industri, dan perlindungan ruang hidup masyarakat tidak diharmonisasikan, konflik menjadi hampir tak terhindarkan.
