Kedua, KKN yang dahsyat di tengah kehidupan rakyat yang semakin terjepit dan harga kebutuhan pokok yang melambung. Penuntasan kasus korupsi tidak konsisten, pilih-pilih, dan tidak berefek jera. KPK yang terkendali dan terkendala. Pemborosan uang negara dan gaya hidup mewah.
Ketiga, pejabat publik hilang rasa malu. Presiden yang terang-terangan cawe-cawe bermain politik demi kepentingan kekuasaan, menghabisi lawan politik dengan memperalat hukum, serta para pejabat yang rangkap jabatan dalam tampilan politik tamak atau serakah (political chinchy).
Keempat, jauh dari karakter negarawan tetapi menjadi pebisnis bahkan tukang jual proyek. Bagaimana IKN sudah “diobral” dengan hak tanah hingga 160 tahun, buka pintu warga singapura lompat kapal untuk membeli ruang pemukiman dan bisnis, serta aset negara baik bandara maupun jalan tol yang dijual-jual.
Kelima, mengubah demokrasi menjadi oligarkhi. Kedaulatan rakyat digerus dan dihabisi. Oligarki bisnis yang menguasai negeri berkolaborasi dengan oligarki politik. Termasuk peran berlebihan partai politik. Konsepsi dan kebijakan ”democratic policing” mendukung proses penggerusan demokrasi.
Atas dasar itu maka wajar jika rakyat melihat Jokowi sebagai pemimpin negara yang tidak bersahabat pada rakyat. Rakyat pun wajar pula untuk tidak peduli dan tidak bersahabat pula kepada Jokowi. Sederhananya Jokowi menjadi musuh rakyat.
