Tahun 2016 dan 2017, penyimpangan semakin masif. Belanja fiktif dan kekurangan pembayaran upah kerja tercatat dengan nilai ratusan juta rupiah, termasuk kekurangan volume pekerjaan fisik yang nilainya mencapai Rp223.410.000 pada 2017.
“Pola yang sama terus berulang, mulai dari belanja makan-minum fiktif, biaya rapat, transportasi, hingga pembayaran kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Amanda.
Kerugian Negara Rp1,88 Miliar
Pada tahun-tahun berikutnya, yakni 2018 hingga 2020, penyimpangan kembali ditemukan pada program rumah layak huni, insentif kader, hingga bukti belanja yang tidak lengkap dan tidak sah.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 19 Desember 2025, total kerugian negara akibat perbuatan tersangka mencapai Rp1.882.648.105.
“Kerugian negara ini dihitung secara komprehensif berdasarkan audit resmi Inspektorat dan hasil perhitungan ahli konstruksi,” tegas Kajari Aru.
Ditahan 20 Hari, Terancam 20 Tahun Penjara
Untuk kepentingan penyidikan, serta guna mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap KK selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas III Dobo.
Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-455/Q.1.15/Fd.2/12/2025 tertanggal 23 Desember 2025. Tersangka juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat oleh tim medis.
