Hal ini memberikan tantangan bagi Indonesia untuk dapat mencegah, menanggulangi dan turut berkontribusi untuk memberantas kejahatan lintas negara yang sangat membahayakan kedaulatan negara sementara imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pengawasan keberadaan dan kegiatan manusia yang masuk dan keluar wilayah Indonesia sesuai dengan Tri Fungsi Keimigrasian dalam rangka antisipasi potensi ancaman dan gangguan kedaulatan serta keamanan negara tersebut.
Direktorat Jenderal Imigrasi perlu merumuskan berbagai strategi konkrit, terukur dan berkesinambungan melalui berbagai pendekatan seperti pendekatan teknologi politik, ekonomi, sosial dan budaya pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian sebagai Direktorat teknis di bidang Intelijen Keimigrasian.
FGD Intelijen Keimigrasian dilaksanakan dengan maksud memberikan pemahaman tentang strategi intelijen keimigrasian dan ditujukan sebagai media untuk membuat Policy Brief sebagai bahan rekomendasi strategi perubahan intelegensi keimigrasian.
Dalam keynote speech Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly sekaligus membuka secara resmi FGD Intelijen Keimigrasian, menyampaikan bahwa perkembangan informasi dan teknologi yang begitu cepat berpengaruh terhadap perubahan global yang mempunyai konsekuensi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, segala aspek kehidupan baik dampaknya positif maupun negatif. Dampak negatif dapat berupa gangguan maupun ancaman seperti meningkatnya kejahatan lintas negara secara terorganisir organik antara lain women trafficking, pencurian kekayaan alam, pencurian hak intelektual, pencucian uang/money laundry, pencurian ikan, perdagangan narkoba dan pemalsuan dokumen bahkan kejahatan maya (cyber crime) dan lain sebagainya, ditambah dengan hadirnya saat ini kita ketahui mampu melakukan banyak hal termasuk menirukan suara, memanipulasi foto dan video.
