Tidak berhenti di situ: masih terjadi kasus-kasus korupsi yang menyeret perwira tinggi, hingga pola lama penggunaan UU ITE untuk membungkam kritik, semuanya kian mempertebal krisis kepercayaan publik terhadap Polri. Di tengah semua itu, jargon manis Presisi, humanis, responsif yang kerap diucapkan Kapolri terdengar makin hampa. Karena di lapangan, yang benar-benar responsif hanyalah gas air mata, peluru karet, kendaraan taktis, dan pasal karet.
Kapolri seharusnya menjadi pagar terakhir tempat rakyat mencari perlindungan dan keadilan. Kini, pilihannya hanya dua: Listyo berani memperbaiki borok institusinya sendiri secara serius, atau tetap memilih jalan aman dengan terus menambal citra yang retak. Tetapi sejarah tidak menulis jargon. Sejarah menulis kegagalan. Karena itu, langkah paling terhormat sekaligus paling logis justru sederhana: Kapolri harus mundur. (*)
