“Kalau PT Mutiara Permata Bangsa sudah menang tender, lantas kenapa dananya dikirim ke sekolah untuk dibelanjakan sendiri oleh sekolah?”Soalkan para guru ini seraya menegaskan fatwa dari dinas juga tidak diperkuat bukti hitam atas putih dan hanya disampaikan secara lisan.
Beberapa kepsek ini menyebut nama Ajid Tihurua dan seorang pengurus DPD II Partai Golkar Buru yang akrab dipanggil Bams. Konon keduanya intens melobi dan menghubungi para kepsek agar wajib belanja perangkat internet dari PT Mutiara Permata Bangsa.
Para kepsek ini telah disodori formulir pemesanan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Walau pemesanan melalui Blibli dan SIPLah, tapi tujuan beli hanya kepada satu perusahan PT Mutiara Permata Bangsa.
“Barang yang wajib dibeli juga sudah mereka tentukan. Padahal kalau dibelanjakan sendiri, kami bisa punya pilihan mencari perangkat dengan kualitas terbaik dan juga lebih murah,” beber sumber ini. (ima)
