Dalam MoU tersebut, KKP berperan mewujudkan tatanan Kepelabuhan Perikanan Nasional yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan perikanan di Indonesia.
Sementara itu, Kemenhub mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, termasuk mewujudkan Tatanan Kepelabuhan Nasional yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan Pelabuhan Laut di Indonesia.
“Pada prinsipnya KKP yang tugasnya menjaga sektor kelautan dan perikanan nasional. Ini adalah bagian turunan dari program UU Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi di wilayah Timur,” ucap Menteri Trenggono.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik adanya perjanjian antara KKP dan Kemenhub, dan mengatakan siap untuk bergerak bersama dalam mewujudkan pembangunan ekosistem ini.
“Satu kebahagiaan bagi saya dan kami bisa berkunjung dan bisa menanda tangani MoU ini. Ini merupakan amanah Presiden untuk menjadikan Ambon menjadi sentra perikanan di wilayah Maluku, Papua dan sekitarnya,” ujar Menteri Budi Karya.
Selain itu, pada kesempatan tersebut Menteri Budi Karya mengungkapkan rencana ground breaking pada bulan November mendatang dan ditargetkan akan selesai pada akhir 2023.
