Fakta lain yang juga penting untuk dilakukan penyelidikan, kata Petrus, adalah seputar pertemuan di Medan, Sumatera Utara, antara AGK dan timnya dengan Bobby Nasution apakah dilakukan sebelum IUP Nikel diberikan kepada Kahiyang Ayu atau sesudah IUP Nikel ditandatangani oleh pihak Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Pertemuan di Medan penting untuk didalami KPK karena menyangkut persoalan motif pertemuan dua pejabat yang sama-sama memiliki jabatan strategis di satu pihak, dan dugaan mengguritanya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) pejabat-pejabat di lingkungan Istana di pihak lain,” jelas Petrus yang juga Koordinator Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara.
“Bagaimana pun Bobby dan Kahiyang adalah bagian dari dinasti politik Jokowi yang patut diduga telah terjadi nepotisme dalam pemberian IUP Nikel dan apa saja yang dibicarakan di Medan antara AGK dan Bobby ketika itu,” imbuhnya.
Oleh karena itu, kata Petrus, sangat urgen untuk digali, dikembangkan dan dielaborasi oleh penyidik KPK dalam sebuah proses penyelidikan baru guna memastikan, apakah pemberian IUP Nikel kepada Kahiyang ini dilakukan sesuai prosedur atau tidak, apakah Kahiyang datang ke Maluku Utara, mengajukan permohonan IUP atau sebaliknya AGK yang ke Medan bertemu Kahiyang dengan sudah membawa IUP, dan apakah ada dugaan gratifikasi dari Kahiyang kepada AGK, atau sebaliknya dari AGK kepada Bobby.
