Karena itu, penyidik mendalami dugaan adanya aliran dana yang berkaitan dengan proses pengurusan izin tersebut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya membenarkan Suhardiman Amby sempat meninggalkan sebuah amplop di kantornya usai audiensi pada 2 Juni 2026. Namun, Raja Juli menegaskan amplop tersebut telah dikembalikan pada 12 Juni 2026 dan dirinya tidak pernah menerbitkan izin pelepasan kawasan HPT yang dimohonkan.
Selain mengembalikan amplop, Raja Juli Antoni juga mengaku telah melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK pada 3 Juli 2026.
“Pada Jumat (3/7/2026) pekan lalu, Menhut Raja Juli menyampaikan pelaporan penolakan gratifikasi ke KPK,” kata Budi Prasetyo.
Kasus Berawal dari Dugaan Jual Beli Jabatan
Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
KPK telah menetapkan Suhardiman Amby sebagai tersangka karena diduga menerima suap berupa sebuah mobil Toyota Land Cruiser GR Sport senilai sekitar Rp2 miliar sebagai imbalan untuk memilih Zulkarnain (ZKN) menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
“SA selaku Bupati Kuantan Singingi diduga meminta sebuah kendaraan Toyota Land Cruiser kepada ZKN sebagai syarat untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi,” ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.
