“Kalau kami, harus ada loparan dari kelurahan dan desa,” jelasnya.
Berkaiatan dengan inovasi sizola ini, yang diikuti oleh sekretaris Dukcapil dengan mengikuti PIM 3 dengan menerapkan dana desa. Karena dana di Dukcapil minim sehingga kita memperdayakan ADD sebesar Rp. 2 miliar lebih.
Pada dasarnya, Kota Tidore Kepulauan mempunyai inovasi yang banyak, namun persaolan berada di pendanaan, sehingga kami memaksimalkan lewat ADD agar inovasi di OPD bisa berjalan.
“Kita lihat, dalam satu tahun rata-rata yang pindah sebanyak 1000 orang, begitupun dengan orang yang masuk menjadi warga Tidore hampir 1000-2000 orang. Misalnya, yang masuk ini, pindah kerja, maupun pindahan dari Haltim dan Halteng,” tambahnya.
Dalam pelayanan masyarakat menggunakan aplikasi, kami telah bersinergi dengan Dinsos dengan menyiapkan server berserta perangkatnya, tetapi linknya belum ada.
Menanggapi respon Komisi III tentang data, kata Sunarya, data tersebut sudah terdata, tetapi petani yang terdata namun pekerjaannya masih disebut wiraswasta, dan tidak tercantum petani, baik pedagangan, maupun sopir angkot.
“Saya berharap dari pemerintah daerah memberikan reword dan konismen, sehingga memacu kinerja Dukcapil lebih giat bekerja. Kalau OPD yang kurang berinovasi tidak lagi memberi TTP. Alhamdulillah kinerja di Dukcapil terbilang masih baguslah,” ujarnya. (len)
