LMP juga mendorong penegak hukum untuk menyelidiki lebih lanjut indikasi penyimpangan penggunaan anggaran di empat OPD itu.
Yuslan menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan melaporkan dugaan ini secara resmi ke aparat penegak hukum, jika dalam waktu dekat tidak ada langkah korektif dari Pemprov Malut.
Adapun rincian anggaran perjalanan dinas dari empat OPD tersebut yakni: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Malut: Rp6.837.459.000, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Rp4.603.265.000, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda): Rp5.548.501.000, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda): Rp4.154.926.625. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
