Menurutnya, pemeriksaan lapangan menjadi penting agar persoalan tidak hanya dilihat dari dokumen administratif.
“Periksa kepala desa, periksa dokumen, cek fisik pekerjaan di lapangan, dan telusuri juga proses pengawasannya. Kalau memang tidak ada masalah, sampaikan kepada publik. Kalau ada pelanggaran, proses sesuai hukum,” ujarnya.
Fahrul juga menyinggung munculnya dugaan “main mata” dalam proses pengawasan antara Pemerintah Desa Kaibobo dan Inspektorat SBB.
Menurut dia, tudingan tersebut harus dibuktikan, bukan dibiarkan menjadi isu liar.
“Kalau benar ada permainan dalam proses pengawasan, aparat harus mengungkapnya. Tetapi kalau tudingan itu tidak benar, Inspektorat juga harus menjelaskan kepada publik bahwa proses pemeriksaan telah dilakukan secara profesional dan independen,” katanya.
Sorotan tidak berhenti pada pekerjaan fisik.
Pengelolaan program kebersihan Desa Kaibobo juga ikut dipertanyakan, termasuk pengadaan kendaraan Kaisar untuk pengangkutan sampah yang disebut kini mengalami kerusakan.
Pada saat yang sama, pembayaran gaji petugas kebersihan disebut tetap berjalan meski aktivitas pengangkutan sampah dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Desa Kaibobo juga disebut belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga efektivitas program kebersihan dan penggunaan anggaran terkait kegiatan tersebut ikut dipertanyakan.
