Ia akan berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi teknis terkait, termasuk Dinas Pendidikan, untuk mengetahui penyebab sejumlah sekolah di Leitimur Selatan belum menerima MBG.
“Kita akan tindaklanjuti setelah reses selesai. Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk mencari tahu apa persoalannya, dan bagaimana supaya program ini bisa segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rimaniar, pemerintah perlu memastikan tidak terjadi kesenjangan dalam implementasi program, terutama bagi peserta didik yang berada di wilayah yang selama ini menghadapi tantangan akses pelayanan.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses tidak boleh berhenti sebagai catatan. Setiap persoalan harus dicari akar masalah dan solusi agar manfaat program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran.
Data Desil Dinilai Masih Jadi Kendala
Selain persoalan MBG, Rimaniar turut menyoroti masalah pendataan masyarakat berdasarkan desil yang dinilai masih menjadi salah satu kendala dalam penyaluran berbagai program pemerintah.
Dalam sejumlah kunjungan reses, ia mengaku menemukan keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data dengan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi membuat masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru kesulitan mengakses program pemerintah.
